SBY Kantongi 100 Nama

Presiden terpilih 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono memiliki sekitar 100 nama yang tengah dipertimbangkan masuk dalam kabinet. Namun, SBY baru akan memanggil calon-calon menteri yang dianggap layak mengisi kabinet periode lima tahun mendatang setelah 1 Oktober 2009.
Hal itu diungkapkan SBY dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama di rumah Ketua DPR Agung Laksono, Jakarta, Sabtu (29/8). SBY datang ke acara itu dengan ditemani Ibu Ani Yudhoyono dan beberapa menteri, seperti Mendagri Mardiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dan Kepala Polda Metro Jaya Irjen (Pol) Wahyono.

Menurut SBY, saat ini bersama dengan wakil presiden terpilih, Boediono, ia masih menyusun langkah dan strategi pemerintahan untuk lima tahun mendatang. Salah satunya merancang program prioritas 100 hari pertama. "Hal itu harus rampung sebelum 1 Oktober 2009. Dan baru setelah itu memanggil putra-putri bangsa terbaik untuk memperkuat pemerintahan mendatang. Tahapannya seperti itu," ujarnya.

SBY mengatakan, selama ini ia telah mencermati nama-nama beredar di media massa yang dinilai layak mengisi kabinet pemerintahan mendatang. "Calon-calon diunggulkan semuanya bagus-bagus. Kalau saya jumlah lebih dari 100," tuturnya. Menurut dia, cukup sulit memilih beberapa puluh nama terbaik dari sekitar 100 orang yang diunggulkan masuk kabinet.

Bersamaan dengan pekerjaan menyusun rencana aksi pemerintahan mendatang, SBY mengatakan, ia juga meninjau kembali struktur kabinet yang ada sekarang guna melihat efektivitasnya. "Saya melihat ada kewenangan presiden sesuai UU untuk menyusun kabinet yang efektif. Oleh karena itu, saya memastikan kementerian departemen itu memiliki fungsi yang tajam dan efektif," ujarnya.

SBY menginginkan agar di masa depan tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa ditangani oleh departemen mana pun. Sebaliknya, ia juga ingin agar satu masalah jangan sampai ditangani secara beramai-ramai oleh beberapa departemen. Selain merencanakan pemerintahan untuk lima tahun ke depan, SBY mengatakan, sebagai kepala negara ia juga masih fokus menyelesaikan pemerintahan periode sekarang, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga 20 Oktober 2009.
Perhatikan perbatasan

Wakil Ketua Komisi I DPRYusron Ihza Mahendra menyarankan kepada pemerintahan SBY-Boediono agar membentuk kementerian khusus yang menangani masalah perbatasan. Yusron menganggap hal ini sangat penting guna memastikan kedaulatan teritorial Indonesia. "Amat urgent (penting dan mendesak) bagi pemerintah membentuk departemen atau kementerian urusan perbatasan dalam kabinet mendatang ini. Keberadaan departemen ini akan membuat masalah perbatasan tidak ditangani dengan cara disambi oleh departemen atau menteri itu dan ini, tetapi jelas ada departemennya dan jelas pula menteri yang in charge untuk urusan itu," kata Yusron di sela-sela acara buka puasa di rumah Agung Laksono.

Yusron menjelaskan, panjang wilayah Indonesia melebihi panjang jarak Tokyo-Singapura, dan bahkan mencapai sekitar seperdelapan keliling bumi. Hal itu membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus berbatasan dengan banyak negara. Oleh karena itu, kata dia lagi, keberadaan departemen di atas merupakan hal yang lebih dari pantas.

"Indonesia merupakan pemilik beberapa selat strategis yang menjadi jalur lalu lintas internasional. Seharusnya Indonesia memperoleh keuntungan dari posisi itu, dan bukan marabahaya. Termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan sumber daya laut yang kita miliki, termasuk minyak yang diduga kuat bahwa depositnya masih amat banyak di wilayah laut kita," papar Yusron. Fakta yang terjadi, katanya lagi, tak jarang justru sebaliknya.

Penyelundupan dan bahkan pencurian justru sering terjadi di laut. Pulau-pulau kecil kita pun rawan dari penyusupan serta menjadi incaran negara atau bangsa lain. Selama ini pendekatan masalah perbatasan cenderung bersifat kewilayahan menurut apa adanya serta cenderung melupakan bahwa tidak sedikit dari wilayah perbatasan itu, baik berupa pulau maupun daratan, sesungguhnya ada penghuninya, termasuk Pulau Miangas di dekat Filipina.

"Jika Kementerian Urusan Perbatasan berdiri dan bekerja sama dengan departemen lain membangun jalan di sepanjang perbatasan dengan Kalimantan bagian utara, misalnya, serta mengembangkan perkebunan dengan melibatkan penduduk sekitar, maka kita bukan saja mengamankan perbatasan, tapi sekaligus pula menyejahterakan rakyat di daerah itu," paparnya. "Jadi, kita tidak cukup hanya ribut-ribut, misalnya dengan Malaysia, dalam masalah budaya dan perbatasan," kata Yusron.