Said's Blog: August 2009

Monday, August 31, 2009

SBY Kantongi 100 Nama

Presiden terpilih 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono memiliki sekitar 100 nama yang tengah dipertimbangkan masuk dalam kabinet. Namun, SBY baru akan memanggil calon-calon menteri yang dianggap layak mengisi kabinet periode lima tahun mendatang setelah 1 Oktober 2009.
Hal itu diungkapkan SBY dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama di rumah Ketua DPR Agung Laksono, Jakarta, Sabtu (29/8). SBY datang ke acara itu dengan ditemani Ibu Ani Yudhoyono dan beberapa menteri, seperti Mendagri Mardiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dan Kepala Polda Metro Jaya Irjen (Pol) Wahyono.

Menurut SBY, saat ini bersama dengan wakil presiden terpilih, Boediono, ia masih menyusun langkah dan strategi pemerintahan untuk lima tahun mendatang. Salah satunya merancang program prioritas 100 hari pertama. "Hal itu harus rampung sebelum 1 Oktober 2009. Dan baru setelah itu memanggil putra-putri bangsa terbaik untuk memperkuat pemerintahan mendatang. Tahapannya seperti itu," ujarnya.

SBY mengatakan, selama ini ia telah mencermati nama-nama beredar di media massa yang dinilai layak mengisi kabinet pemerintahan mendatang. "Calon-calon diunggulkan semuanya bagus-bagus. Kalau saya jumlah lebih dari 100," tuturnya. Menurut dia, cukup sulit memilih beberapa puluh nama terbaik dari sekitar 100 orang yang diunggulkan masuk kabinet.

Bersamaan dengan pekerjaan menyusun rencana aksi pemerintahan mendatang, SBY mengatakan, ia juga meninjau kembali struktur kabinet yang ada sekarang guna melihat efektivitasnya. "Saya melihat ada kewenangan presiden sesuai UU untuk menyusun kabinet yang efektif. Oleh karena itu, saya memastikan kementerian departemen itu memiliki fungsi yang tajam dan efektif," ujarnya.

SBY menginginkan agar di masa depan tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa ditangani oleh departemen mana pun. Sebaliknya, ia juga ingin agar satu masalah jangan sampai ditangani secara beramai-ramai oleh beberapa departemen. Selain merencanakan pemerintahan untuk lima tahun ke depan, SBY mengatakan, sebagai kepala negara ia juga masih fokus menyelesaikan pemerintahan periode sekarang, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga 20 Oktober 2009.
Perhatikan perbatasan

Wakil Ketua Komisi I DPRYusron Ihza Mahendra menyarankan kepada pemerintahan SBY-Boediono agar membentuk kementerian khusus yang menangani masalah perbatasan. Yusron menganggap hal ini sangat penting guna memastikan kedaulatan teritorial Indonesia. "Amat urgent (penting dan mendesak) bagi pemerintah membentuk departemen atau kementerian urusan perbatasan dalam kabinet mendatang ini. Keberadaan departemen ini akan membuat masalah perbatasan tidak ditangani dengan cara disambi oleh departemen atau menteri itu dan ini, tetapi jelas ada departemennya dan jelas pula menteri yang in charge untuk urusan itu," kata Yusron di sela-sela acara buka puasa di rumah Agung Laksono.

Yusron menjelaskan, panjang wilayah Indonesia melebihi panjang jarak Tokyo-Singapura, dan bahkan mencapai sekitar seperdelapan keliling bumi. Hal itu membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus berbatasan dengan banyak negara. Oleh karena itu, kata dia lagi, keberadaan departemen di atas merupakan hal yang lebih dari pantas.

"Indonesia merupakan pemilik beberapa selat strategis yang menjadi jalur lalu lintas internasional. Seharusnya Indonesia memperoleh keuntungan dari posisi itu, dan bukan marabahaya. Termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan sumber daya laut yang kita miliki, termasuk minyak yang diduga kuat bahwa depositnya masih amat banyak di wilayah laut kita," papar Yusron. Fakta yang terjadi, katanya lagi, tak jarang justru sebaliknya.

Penyelundupan dan bahkan pencurian justru sering terjadi di laut. Pulau-pulau kecil kita pun rawan dari penyusupan serta menjadi incaran negara atau bangsa lain. Selama ini pendekatan masalah perbatasan cenderung bersifat kewilayahan menurut apa adanya serta cenderung melupakan bahwa tidak sedikit dari wilayah perbatasan itu, baik berupa pulau maupun daratan, sesungguhnya ada penghuninya, termasuk Pulau Miangas di dekat Filipina.

"Jika Kementerian Urusan Perbatasan berdiri dan bekerja sama dengan departemen lain membangun jalan di sepanjang perbatasan dengan Kalimantan bagian utara, misalnya, serta mengembangkan perkebunan dengan melibatkan penduduk sekitar, maka kita bukan saja mengamankan perbatasan, tapi sekaligus pula menyejahterakan rakyat di daerah itu," paparnya. "Jadi, kita tidak cukup hanya ribut-ribut, misalnya dengan Malaysia, dalam masalah budaya dan perbatasan," kata Yusron.

Isu Rasis Mengguncang Malaysia

Perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia pekan ini diwarnai kericuhan bernuansa rasis. Penduduk minoritas China dan India mencemaskan dominasi kelompok Muslim Melayu. Dalam sebuah insiden, Jumat (28/8), puluhan warga Muslim menggelar aksi dengan membawa kepala sapi berlumuran darah untuk memprotes rencana pembangunan kuil Hindu di permukiman mereka. Sapi adalah hewan yang disakralkan bagi umat Hindu.
Lunturnya semangat toleransi kini membayangi Malaysia saat merayakan 52 tahun kemerdekaan dari penjajahan Inggris, Senin (31/8). "Meningkat setelah 52 tahun, Malaysia ada di persimpangan jalan," kata James Chin, profesor ilmu politik pada Monash University, di Kuala Lumpur, Minggu (30/8). "Kita menuju masyarakat tak bertoleransi di mana para fundamentalis dan ekstremis membajak agenda nasional menuju Malaysia multiras," tambahnya kepada Associated Press.

Dalam kasus lain, seorang wanita Muslim divonis hukuman cambuk oleh pengadilan Islam karena minum bir di tempat umum. Pekan lalu, pemerintah setuju meninjau ulang hukuman itu setelah banyak warga Malaysia mengatakan putusan itu merusak reputasi Malaysia sebagai negara mayoritas Muslim yang moderat. Masih pada bulan ini, pemerintah memperketat penjualan minuman keras dan melarang kaum Muslim menonton konser grup musik AS, Black Eyed Peas, karena acara itu disponsori perusahaan bir Irlandia, Guinness.

Islam garis keras

Meskipun aturan itu hanya berlaku bagi umat Muslim, banyak warga Malaysia menilai fenomena itu mencerminkan menguatnya kelompok Islam garis keras. Mereka cemas aturan itu akhirnya diberlakukan bagi semua warga termasuk non-Muslim.

Soal kerukunan umat beragama adalah hal paling merisaukan Perdana Menteri Najib Razak yang getol mengampanyekan persamaan ras. Malaysia begitu hati-hati memelihara keharmonisan antara tiga kelompok etnis utama—Melayu, China dan India—sejak 1969. Penduduk negara itu memeluk Budha, Kristen, Hindu, dan Sikh, selain Muslim sebagai mayoritas.

Namun, ketegangan rasis meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tengah keluhan kelompok minoritas bahwa hak-hak mereka tergerus saat kelompok Islam garis keras kian menguat.

Etnis Melayu yang merupakan 60 persen dari 28 juta penduduk Malaysia menguasai pemerintahan. Minoritas China sebanyak 25 persen dan warga keturunan India sebanyak 8 persen.

Kepala sapi dilempar

Demo dengan kepala sapi di negara bagian Selangor mencuat di tengah perayaan hari kemerdekaan Malaysia. Sekitar 50 demonstran berpawai dari sebuah masjid usai shalat Jumat. Mereka melemparkan kepala sapi itu di luar gedung pemerintah negara bagian. Mereka memperingatkan terjadinya pertumpahan darah jika kuil Hindu dibangun di permukiman mereka.

Lim Kit Siang, pemimpin oposisi, mengatakan, protes itu menjadi tamparan bagi kampanye PM Najib soal persamaan rasis yang dikenal dengan "1Malaysia". Najib belum menyampaikan sikap menanggapi aksi protes itu. Namun, Menteri Sumber Daya Manusia S Subramaniam mengatakan, insiden itu membuat sang perdana menteri marah. Najib pun meminta kepala kepolisian menyelidikinya. Para politisi partai berkuasa juga mengecam. "Saya harap ini tidak berdampak terhadap keharmonisan ras di negara ini," kata Menteri Dalam Negeri Hishammuddin Hussein.

Partai Oposisi Jepang Menang Telak

Partai oposisi menang telak dalam pemilu di Jepang, Minggu (30/8). Demikian hasil exit poll oleh semua jaringan televisi utama Jepang.
Jika hasil ini benar maka berakhir sudah kejayaan kelompok konservatif yang telah mendominasi pemerintahan di Jepang dalam 54 tahun terakhir.

Partai Demokratik Jepang (DPJ) yang beraliran kiri tengah diprediksi memperoleh 300 dari 480 kursi di parlemen tingkat rendah. Partai ini mengalahkan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang telah memerintah Jepang sejak 1955.

Kekalahan LDP yang secara tradisional probisnis dan konservatif membuka peluang Yukio Hatoyama, pimpinan Partai Demokratik untuk menggantikan Perdana Menteri Taro Aso dan membentuk kabinet baru. Kabinet baru diperkirakan terbentuk dalam beberapa pekan mendatang.
Hasil pemilu ini dipandang sebagai rasa frustrasi atas merosotnya ekonomi Jepang, terburuk sejak Perang Dunia II. Rakyat tak mempercayai kemampuan LDP lagi untuk mengatasi masalah-masalah besar seperti meroketnya utang nasional dan bertambahnya penduduk usia lanjut.

Sementara itu, DPJ mampu merangkul pemilih dengan platform lebih populis. Partai ini dianggap lebih menjanjikan bagi keluarga beranak, petani dan kalangan gaji minimal lebih tinggi.

Demokrat juga berjanji lebih independen dalam berhubungan dengan AS, dan akan meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga di Asia, termasuk China. Namun, Hatoyama yang merupakan doktor teknik lulusan Stanford University menegaskan tidak akan melakukan perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri Jepang.

Sekjen LDP, Hiroyuki Hosoda mengatakan dia dan dua petinggi partai berencana mengajukan pengunduran diri. Sementara itu hasil ini tentu saja membuat kubu DPJ girang. "Kami bekerja keras untuk meraih perubahan kepemimpinan dan kini hampir menjadi kenyataan. Terima kasih atas dukungan pemilih. Kami merasa bertanggungjawab untuk memenuhi setiap janji-janji kampanye," kata Yoshihiko Noda, anggota senior DPJ.

Pelempar Sepatu Bush Bebas Bulan Depan

Seorang wartawan Irak, Muntazer al-Zaidi, yang dipenjara gara-gara melemparkan sepatu kepada mantan Presiden AS George W Bush akan dibebaskan bulan depan. Al-Zaidi mendapatkan remisi karena berkelakuan baik.

Al-Zaidi melakukan aksinya ketika Bush mengunjungi Irak tahun lalu. Ia terpaksa melakukan hal ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Bush menyangkut Irak terutama menyangkut invasi Amerika Serika ke Irak tahun 2003.

"Sepatu ini merupakan kado perpisahan buat Bush. Kemarahan Muntazer merupakan perwakilan dari kemarahan rakyat Irak terhadap Bush.

Zaidi langsung dipenjara begitu melemparkan sepatu. Ini terjadi 14 Desember 2007 ketika Bush menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki. Maliki mendampingi Bush yang berdiri di mimbar kecil.

Hukuman buat wartawan ini sebenarnya tiga tahun penjara. Namun pengadilan mengurangi hukuman satu tahun karena Zaidi tidak memiliki catatan kriminal. Ia akan dibebaskan 14 September atau tiga bulan lebih cepat setelah mendapatkan remisi.